Skema "War Tiket Haji" Berpotensi Ubah Ibadah Jadi Akses Elitis

Jakarta — Wacana penerapan skema “war tiket haji” sebagai alternatif percepatan keberangkatan dinilai bukan sekadar inovasi, tetapi juga berpotensi merusak fondasi sistem penyelenggaraan haji di Indonesia. Wakil Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Haji dan Umrah (HMJ MHU) UIN Alauddin Makassar, Ahmad Hijriansyah Akmal, menilai kebijakan tersebut sarat risiko ketimpangan dan harus ditolak jika tidak melalui kajian komprehensif.

Menurut Ahmad, gagasan yang mengarah pada sistem berbasis kecepatan secara langsung menabrak prinsip keadilan yang selama ini dijaga melalui mekanisme antrean.

“Ini bukan lagi soal percepatan, tapi soal siapa yang diuntungkan. Jika sistem cepat-cepatan diterapkan, maka yang kuat secara akses dan kemampuan akan selalu di depan, sementara yang lain tertinggal,” tegasnya.

Ia menilai, pendekatan tersebut berpotensi mengubah haji dari ibadah yang inklusif menjadi akses yang cenderung elitis. Dalam jangka panjang, hal ini dikhawatirkan menciptakan jurang antara kelompok masyarakat.

Lebih lanjut, Ahmad juga menyoroti potensi kembalinya peran ganda pemerintah sebagai regulator sekaligus operator. Menurutnya, kondisi ini membuka ruang konflik kepentingan yang berisiko melemahkan transparansi dalam pengelolaan haji.

“Ketika satu pihak memegang kendali aturan sekaligus pelaksana, maka pengawasan menjadi lemah. Ini berbahaya bagi tata kelola haji yang seharusnya akuntabel,” ujarnya.

Ia juga menilai skema dua jalur antara antrean reguler dan jalur percepatan tidak serta-merta menjadi solusi. Justru, kata dia, kebijakan tersebut dapat mempertegas ketimpangan akses di tengah masyarakat.

“Dualisme sistem ini berisiko melahirkan diskriminasi terselubung. Haji bisa menjadi lebih mudah bagi segelintir orang, sementara mayoritas tetap terjebak dalam antrean panjang tanpa kepastian,” katanya.

Tak hanya itu, Ahmad turut mengingatkan potensi terbukanya praktik percaloan dalam sistem berbasis kecepatan. Ia menilai celah tersebut akan sulit dihindari jika tidak diiringi pengawasan ketat.

“Setiap celah dalam sistem pasti akan dimanfaatkan. ‘War tiket’ bisa menjadi pintu masuk baru bagi praktik percaloan yang lebih masif dan sulit dikendalikan,” tambahnya.

Ahmad menegaskan bahwa penyelenggaraan haji bukan sekadar persoalan teknis atau efisiensi, melainkan menyangkut keadilan sosial dan kepercayaan publik terhadap negara.

“Jika kebijakan ini dipaksakan tanpa kajian mendalam, maka yang dipertaruhkan bukan hanya sistem, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Haji tidak boleh dikelola dengan pendekatan instan,” pungkasnya.

Penulis : Anggun Pahmi P.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: